Ruas Jalan Nasional Kukar-Kubar Butuh Perhatian, Standar Belum Terpenuhi

968kpfm, Kutai Kartanegara - Dalam lawatannya ke wilayah barat Benua Etam, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, meninjau kondisi jalan nasional dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pada Senin (13/1).

Peninjauan ini mencakup jalur sepanjang 310 kilometer, dimulai dari ruas Loa Janan menuju batas Kota Tenggarong, berlanjut ke simpang Senoni hingga Kota Bangun, kemudian diteruskan ke Muara Muntai, Nayan, hingga berakhir di Barong Tongkok. Keesokan harinya, rombongan melanjutkan perjalanan dari Barong Tongkok ke Mentiwan (Sendawar), Tering, hingga mencapai perbatasan Mahakam Ulu.

Dalam tinjauannya itu, Akmal Malik menerima laporan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim terkait kondisi jalan. Berdasarkan laporan tersebut, sejumlah ruas jalan lintas tengah dinilai membutuhkan perhatian serius, karena belum memenuhi standar yang diharapkan.

"Tadi BBPJN Kaltim menyebut bahwa mereka akan terus berupaya meningkatkan kualitas jalan nasional dengan berbagai program pemeliharaan, termasuk skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) pada 2025. Proyek ini bertujuan memperbaiki konektivitas antarwilayah, khususnya jalur yang menghubungkan Samarinda dengan Kutai Barat," ungkap Akmal.

Meski demikian, ujar Akmal, tantangan besar muncul akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan angkutan berat dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL), terutama dari sektor komoditas seperti kelapa sawit.

Melihat permasalahan itu, Akmal Malik mengimbau BBPJN untuk segera berdialog dengan para pelaku usaha yang menggunakan angkutan berat tersebut untuk menemukan titik terang dari masalah tersebut.

“Undang mereka berdiskusi, carikan solusi bersama. Jika dibiarkan, kerusakan ini akan terus terjadi dan dampaknya dirasakan masyarakat luas,” tutur Akmal.

Selain itu, Akmal juga meminta dukungan dari para anggota legislatif asal Kalimantan Timur untuk memperjuangkan perbaikan jalan nasional di tingkat pusat yang turut hadir mengikuti kunjungan kerja.

“Kami berharap wakil rakyat bisa memperjuangkan alokasi anggaran untuk jalan nasional ini. Pemprov tidak memiliki kewenangan penuh karena status jalan ini di bawah pemerintah pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Akmal berharap melalui peninjauan ini, pemerintah bisa mempercepat realisasi perbaikan jalan di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, demi meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus perekonomian, serta mengurangi hambatan transportasi lintas wilayah di Benua Etam.

Penulis: Fajar
Editor: Maul