Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Miskin di Pedalaman Kaltim

968kpfm, Samarinda – Pemprov Kaltim terus berupaya dalam menekan angka kemiskinan daerah hingga nol persen. Namun di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, keduanya belum mampu mengentaskan angka kemiskinan di Benua Etam.

Akan tetapi, selama tiga tahun terakhir Pemprov Kaltim mampu menekan angka kemiskinan daerah secara perlahan. Pada 2021 angka kemiskinan Kaltim sebesar 6,54 persen. Kemudian menurun di angka 6,31 persen pada 2022.

Sedangkan, Per Maret 2023, angka kemiskinan di Kaltim tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 231,07 ribu orang atau menurun sebanyak 11,23 ribu orang dibandingkan periode September 2022.

Persentase penduduk miskin Kaltim juga berada di bawah rata-rata nasional. Di mana angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36 persen per Maret 2023. Provinsi dengan angka kemiskinan terendah berada di Bali sebesar 4,25 persen dan angka kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,03 persen.

Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.

Keberhasilan Pemprov Kaltim dalam menekan angka kemiskinan patut diacungi jempol. Berbagai upaya mengatasi kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Gubernur Kaltim, Isran Noor bahkan pernah menargetkam angka kemiskinan di Bumi Etam bisa ditekan hingga 2 persen atau bahkan zero persen.

Pihaknya bersama intansi daerah terkait terus menjalankan program-program yang dapat membantu warga pra sejahtera meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya dengan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat di pedalaman dan perkotaan.

"Seharusnya kita bisa usahakan. Seharusnya Kaltim itu tidak ada lagi orang miskin. Di Kaltim ini masih ada 6 persen orang miskin, terutama di pedalaman sana. Kriteria orang miskin di Kaltim sendiri salah satunya adalah rumah yang layak," ungkap Isran.

"Makanya kita harus bangun rumah. Kalau kita bangun 3.000 rumah layak huni, hitungan saya kemiskinan tidak sampai dua persen. Kenapa? Karena yang tergolong miskin di pedalaman itu memiliki aset baik itu lahan, tanah, kebun, serta ternak. Kalau rumah yang mereka tinggali sudah layak, tinggal kita membina aset mereka supaya bisa menaikkan taraf hidup mereka," jelasnya.

Bantuan RLH memang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltim dalam pengentasan kemiskinan. Target zero persen tingkat kemiskinan Kaltim, dicanangkan Gubernur bukan tanpa alasan.

Eks Bupati Kutai Timur itu menyebutkan, Kaltim adalah daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Kekayaan SDA Kaltim seperti hutan, minyak, gas, batu bara, perikanan dan perkebunan adalah komoditi ekspor yang turut menopang devisa negara. Sudah seharusnya, masyarakat Kaltim merasakan manfaat dari kekayaan alamnya.

Selain RLH, berbagai bantuan lain juga diberikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim sebesar Rp 50 juta yang diberikan kepada 841 desa di seluruh kabupaten. Bankeu ini mulai disalurkan sejak 2021 hingga 2023. Dan saat ini telah mencapai Rp 130,33 miliar. Bankeu desa dikhusukan untuk program ekonomi masyarakat dan penanganan stunting.

Penulis: Fajar
Editor: Maul