Seragamkan Pola Keuangan, KONI Kaltim Gelar Bimtek

968kpfm, Samarinda - KONI Kaltim menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan yang terselenggara di ruang rapat KONI Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Sabtu (22/7) tersebut, dihadiri puluhan peserta.

Mereka adalah penanggung jawab keuangan organisasi di bawah naungan KONI Kaltim. Mulai pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga, hingga KONI kabupaten/kota. Dari undangan yang dibuat panitia, hanya delegasi KONI Mahakam Ulu yang belum bisa hadir. Adapun dari pengprov cabor, seluruhnya terlihat di kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras mengatakan, penyeragaman pola pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tersebut bersifat krusial. Menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan pemerintah selaku pemberi hibah kepada KONI Kaltim.

“Untuk menciptakan pengelolaan yang baik, perlu instrumen yang baik pula. Nah, instrumen tersebut yang kini belum terselenggara dengan baik,” ucapnya. Menurutnya, penyeragaman itu harus terwujud di semua lini. Mulai perencanaan, hingga evaluasi pertanggungjawaban.

“Karena dari pengalaman kita selama ini, dalam setiap pemeriksaan setelah PON, ternyata 80 persen gangguannya ada di laporan cabor yang keliru dalam pembuatannya. Jadi, harapannya pada PON 2024 nanti, kita sudah tegak lurus, pelaksanaannya lancar, sehingga outputnya, kepercayaan pemerintah terjaga, dan hibah selanjutnya bisa lebih baik,” tegas Rusdi.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten dalam pelaksanaannya. Dari internal KONI Kaltim, ada Kabid Perencanaan Program dan Anggaran Normansyah, Kabid Internal Audit Andi Yahya Iskandar, dan Bendahara Fadliansyah. Kemudian, dari eksternal, hadir fungional penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Muhammad Ihsan Ahmad.

Bendahara KONI Kaltim Fadliansyah berharap, lewat bimtek ini, pengelolaan administrasi keuangan itu bisa berjalan tertib. “Karena yang sering ditemukan itu di bagian pembuatan laporan pertanggung jawabannya,” urai dia.

Fadli mencontohkan kasus perbedaan lokasi belanja dengan nota yang dilampirkan dalam laporan. “Mereka belanja online (dalam jaringan/daring), tetapi saat pelaporan, menggunakan nota warung kelontongan. Itu pasti ketahuan, karena diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).”

“Jadi, jangan main-main dengan pelaporan tersebut. Karena ini pengaruhnya terhadap pemberi hibah. Risikonya kita tidak lagi diberi kepercayaan mengelola dana hibah. Gara-gara segelintir pihak, yang kena semuanya,” ucap dia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Bidang Internal Audit KONI Kaltim Abdul Kadir. Dia berkilas balik pada 2022 ketika bantuan sempat tidak mengalir, karena terdapat banyak temuan dalam pelaporan pengelolaan hibah di KONI. “Banyak laporan pertanggungjawaban, hampir semua dari cabor, tidak sesuai ketentuan. Akhirnya berujung menjadi temuan BPK,” jelasnya.

Karena itu, lewat bimtek tersebut, mereka berharap para pengprov cabor bisa lebih aktif berkomunikasi dengan para pemateri, untuk memahami dengan baik seperti apa pola yang benar. “Harapannya nanti tidak ada lagi temuan-temuan dari BPK. Apalagi sudah dibuatkan format bakunya, jadi tinggal diikuti saja,” jelas pria yang juga ketua panitia bimtek tersebut.

Penulis: Maul