Serapan APBD Rendah, Komisi III Kritik Proses Lelang di Kaltim Lambat

968kpfm, Samarinda - Kaltim masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan realisasi belanja terendah se-Indonesia.

Berdasarkan data dari Kemendagri RI, serapan anggaran belanja APBD Provinsi Kaltim hanya mencapai 77,77 persen. Hal itu membuat Kaltim menduduki posisi 8 di atas Maluku Utara dan Papua.

Rendahnya serapan anggaran belanja membuat Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang angkat bicara.

Menurut Politisi PDIP ini, Komisi III terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan mitra kerjanya. Itu karena kegiatan belanja daerah mayoritas berada dalam naungan mitra kerja Komisi III yakni di bidang pekerjaan umum (PU).

"Beberapa pekan lalu kami sudah ada rapat dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim untuk melihat bagaimana prosesnya. Kalau dari mereka kan laporannya bagus-bagus saja, karena daya serap anggaran sudah di atas 60 persen. Hanya saja karena saat itu masih di awal Desember 2022, sehingga laporan penagihan belum masuk semua," ucap Veridiana, Kamis (5/1).

Meski demikian, Komisi III DPRD Kaltim akan kembali memanggil Dinas PUPR-PERA Kaltim pada Januari 2023 untuk melakukan evaluasi, mengingat di tahun ini juga akan terjadi peningkatan kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Bahkan sebagian sudah ada yang dilelang secara dini pada Desember 2022 untuk menghindari keterlambatan.

"Tapi kalau seandainya ada keterlambatan, tentu kami sangat menyayangkannya. Kami sangat sayangkan kinerja Pemprov Kaltim sendiri dalam melakukan proses lelang karena terlalu kaku dengan aturan. Menurut saya boleh saja mengikuti aturan, tapi janganlah terlalu kaku karena mereka bukan orang baru di situ," tekannya.

Lebih lanjut, Veridiana berharap kepada Pemprov Kaltim agar tidak mengulangi minimnya serapan anggaran belanja pada tahun 2023 mendatang. Hal itu dikarenakan APBD Kaltim pada tahun 2023 menyentuh angka Rp 17,2 triliun dan bisa bertambah menjadi Rp 20 triliun.

"Ini kan sangat langka kita mendapat anggaran yang cukup besar. Jadi kalau saya berharap karena Dapil saya masih belum tersentuh, Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian kepada dapil saya yang berada di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Karena dua kabupaten itu infrastruktur masih jauh tertinggal," pungkasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul