Sidak Di DPRD Samarinda, AH Temukan Banyak PPTH Yang "Titip Absen"

968kpfm, Samarinda - Wali kota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) di lIngkungan Sekretariat DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (29/3/2021).

Dalam sidak tersebut, orang nomor satu di Kota Tepian itu tampak geram saat melihat banyaknya PTTH dan PTTB yang tidak ada di kantor. Bahkan ada beberapa oknum yang menjadi joki untuk mengisi tanda tangan sore sebelum jam kerja selesai. Hingga ada yang membantu mengisi absensi rekannya yang tidak hadir.

Tanpa basa-basi, Andi Harun langsung meminta Sekretaris DPRD Samarinda untuk mengumpulkan seluruh PTTH, PTTB dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ruang rapat DPRD Samarinda.

Sekadar informasi, jumlah PTTH di Sekretariat DPRD Samarinda merupakan yang terbanyak di Kota Tepian. Yakni mencapai 387 orang.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun memaparkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji PPTH dan PPTB berkisar Rp 200 miliar per tahun.

Jika dikalkulasikan dengan anggaran untuk membayar upah dan tunjangan PNS, maka jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda.

"Salah satu PPTH dan PPTB terbanyak itu di DPRD ini, dan mereka dibayar penuh. Namun, dari hasil uji petik tadi saya mendapati satu ruangan yang harusnya ada sekitar 30 PPTH, hanya 13 orang yang hadir," kata Andi Harun, Senin (29/3).

"Alasan mereka tidak ada katanya WFH (Work From Home). Tapi ketika saya minta putusannya, tidak ada yang melampirkan dan hanya sebatas lisan. Saya mencurigai bahwa ada ketidakjujuran dari pimpinan," sambungnya.

Kecewa Ada Temuan Pegawai Yang "Titip Absen" dan Mengisi Daftar Hadir Sebelum Selesai Jam Kerja

Selain menyoroti minimnya kehadiran PPTH dan PPTB, politisi Partai Gerindra itu tampak juga menyoalkan masalah daftar absensi pegawai. Menurutnya, banyak ditemukan adanya tanda tangan yang serupa dalam daftar nama yang berbeda.

"Selain itu ada juga yang sudah mengisi absen sore, padahal saat ini masih siang. Jadi banyak kami temukan minimnya kedisiplinan pegawai dan kurangnya pengadministrasian sehingga menimbulkan dugaan kecurangan," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan anggota legislatif Karang Paci ini meminta kepada Sekretaris DPRD Samarinda untuk melakukan asesmen dan memperbaiki sistem administrasi, utamanya perihal absensi yang masih menggunakan cara manual.

"Administrasi secara manual ini memang bisa menimbulkan kecurangan. Saya memberikan koreksi besar kepada Sekretaris DPRD karena untuk urusan absen saja masih tidak beres. Saya harap ini segera dibenahi," tegasnya.

Sekretaris DPRD Siap Tindak Tegas PPTH dan PPTB yang Tidak Disiplin

Merespons sidak yang dilakukan Andi Harun, Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto mengaku berterima kasih kepada orang nomor satu di Kota Tepian yang sudah membantu tugasnya dalam melakukan pendisiplinan terhadap PPTH dan PPTB di lingkungan Sekretariat DPRD Samarinda.

"Tentu ini memudahkan pekerjaan saya sebagai sekretaris DPRD Samarinda untuk meningkatkan kedisiplinan di lingkungan kami," ungkapnya.

Terkait absensi yang masih manual, Agus menjelaskan, awalnya daftar hadir di DPRD Samarinda sudah menggunakan sistem finger print, seperti organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Termasuk untuk PTTH dan PTTB. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19, maka absensi terpaksa harus dilakukan secara manual di setiap ruangan.

"Kami mengubah kebijakan karena fingerprint bisa menjadi media/penghantar covid-19. Tapi ketika disidak tadi, ternyata banyak ditemukan penyimpangan seperti absensi yang diwakilkan dan absensi sore yang sudah diisi sebelum jam kerja selesai," sebutnya.

Lebih lanjut, Agus berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap hal tersebut dalam kurun sepekan. Bahkan bukan tidak mungkin juga dirinya akan melakukan tindakan tegas seperti pemberhentian, jika PTTH dan PTTB tersebut tetap tidak disilin dalam melakukan tugasnya.

Penulis: Fajar

Editor: Maul