Strategi Kaltim Menuju Swasembada Pangan, DPRD Kaltim Sebut Data dan Sinergi Jadi Kunci

968kpfm, Samarinda - Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk dalam hal kebutuhan pangan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat memicu lonjakan permintaan bahan pangan, namun ambisi Kaltim untuk mencapai kemandirian pangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu masalah utama adalah berkurangnya produksi padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan tambang. Situasi ini menyebabkan Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari wilayah lain seperti Jawa dan Sulawesi.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih didominasi oleh sektor pertambangan. Namun, ia optimistis bahwa wilayah ini memiliki potensi besar untuk mandiri secara pangan berkat luasnya lahan yang tersedia.

Hanya saja, untuk mencapai tujuan itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun basis data yang komprehensif untuk memetakan potensi pertanian di setiap daerah di Kaltim.

"Kita membutuhkan data yang akurat, mulai dari luas lahan, hingga kualitas tanah di setiap kabupaten dan kota. Dengan data ini, kita dapat menentukan jenis tanaman yang cocok dan memaksimalkan hasil produksi. Sehingga ketergantungan terhadap suplai dari luar bisa diminimalkan," cetus Nanda, Selasa (26/11).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, meskipun wilayah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) dikenal sebagai lumbung pangan, daerah lain di Kaltim juga memiliki potensi yang belum tergarap maksimal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung ketahanan pangan.

“Langkah pertama adalah memiliki basis data yang solid. Selanjutnya, pemerintah harus menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas. Jadi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam,” serunya

Selain itu, ia mendorong percepatan pengembangan program food estate di Kaltim sebagai solusi strategis. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus berpihak pada kesejahteraan petani lokal.

“Jika dikelola dengan baik, food estate tidak hanya mendukung kemandirian pangan tetapi juga meningkatkan taraf hidup para petani,” pungkasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul