968kpfm, Samarinda - Pemkot Samarinda telah mengambil keputusan. Pedagang kaki lima (PKL) yang boleh berjualan di Tepian Mahakam, kawasan Jalan Gajah Mada hanya 27 stan.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi usai menggelar pertemuan dengan Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) Samarinda di Balaiktota, Kamis (24/6) hari ini.
Rusmadi menjelaskan, mekanisme pembagian lapak PKL akan dibagi dalam dua segmen. Ini merupakan upaya Pemkot Samarinda mengembalikan fungsi Tepian Mahakam menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Segmen pertama bertempat di depan dermaga Polairud sampai tugu pesut. Konsep segmen ini lesehan. Pedagang yang berjualan sebanyak 12 stan.
Kemudian segmen kedua. Lokasinya berada di tugu pesut hingga depan kantor PLN. Diisi 15 stan, pedagang di segmen ini boleh menaruh meja dan kursi.
"Ruang yang tersisa akan dioptimalkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan Tepian Mahakam. Jadi mereka boleh membuka stannya sejak sore, hingga pukul 22.00 WITA. Kondisi tersebut akan bergantung pada perkembangan Covid-19 di Samarinda," jelasnya.
IPTM Samarinda Minta Opsi Relokasi PKL
Ketua IPTM Samarinda Hans Meiranda Ruauw mengaku bingung dengan keputusan pemerintah. Menurut dia, membatasi jumlah stan akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan pedagang.
Hans menilai opsi mempertahankan jumlah semula pedagang berjualan di jalur hijau itu kurang ideal lagi. Sehingga pihaknya mendorong pemerintah dapat merelokasi PKL yang tak terakomodir ke tempat yang lebih layak dan representatif dari segi ekonomi.
"Selain Tepian Mahakam kembali ke fungsinya sebagai RTH, hajat hidup orang banyak sebagai orang yg tak ingin hidup sebagai PKL masih bisa dapat kesempatan untuk berusaha. Karena akan terasa menjadi suatu yg tak adil bahwa 27 orang bisa berjualan, tapi yang lain tidak bisa," sebut Hans.
Hans menyerahkan sepenuhnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persoalan ini terkait proses pemilihan pedagang yang akan berjualan.
Kendati demikian, Hans bakal membantu proses pemilihan itu. Mengingat pihaknya tidak bisa mengakomodir sendiri tanpa ada peran pemerintah.
"Pemerintah bisa hadir memberikan pembinaan dan memberi solusi terbaik agar kepentingan ekonomi pedagang bisa menjadi prioritas," sahutnya.
Meski sudah mendapat persetujuan dari Pemkot Samarinda, namun para PKL ini sepakat untuk memantapkan persiapan terlebih dahulu dan baru memulai aktivitas ekonomi pada Jumat (2/7/2021) nanti. Sekaligus melakukan simulasi yang dicanangkan oleh Pemkot Samarinda.
Penulis: Fajar
Editor: Maul
Benua Etam
Terima Silaturahmi Masyarakat Umum, Gubernur Kaltim Berikan Santunan Kepada 1.000 Penerima24 Jun 2021