Terbentur Aturan, Gubernur Sebut Aset Pemprov Kaltim yang Menumpuk Jadi Beban

968kpfm, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor mengungkapkan dalam tata kelola aset yang dimiliki Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat masih menyisakan permasalahan karena banyak tugas-tugas yang perlu segera diselesaikan.

Menurutnya, masalah aset yang masih menggantung ini disebabkan adanya benturan dengan aturan, terutama mengenai pelepasan aset dan perubahan status milik pemerintah pusat dan daerah. Contohnya seperti aset milik pemerintah berupa rumah, kendaraan dan lahan (tanah), serta bangunan yang harus dialih status sebab sudah terlalu lama dan tidak terurus serta tidak layak pakai.

"Itu harus segera diselesaikan. Dicarikan jalan keluar," pinta Isran, Rabu (8/3).

Permintaan orang nomor satu Benua Etam ini sangat beralasan, sebab ada saja hal lain-lain bisa selesai, tetapi kenapa ada kasus sama tapi belum selesai. Termasuk permohonan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan atau dihibahkan areal lahan PT Inhutani di sekitar Masjid Baitul Muttaqin Samarinda.

Hal ini baginya, penting untuk terus diupayakan. Mengingat lokasi yang dikuasai perusahaan BUMN bergerak di bidang perkayuan di tahun 70-an itu banyak ditempati mantan karyawannya.

"Segera kita susul, karena mereka kan pegawai rendahan pada waktu itu, pegawai Pemprov Kaltim," ungkapnya.

Aset lainnya adalah kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang menumpuk dan masih menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. Mantan Bupati Kutai Timur ini pun meminta aparatur pemerintah termasuk jajaran BPKAD agar kritis dengan aturan-aturan yang ada saat ini.

"Kita ingin dapat untung tapi malah dapat buntung dari aset itu. Sebab sekarang harus dibayar lunas kendaraan yang ingin dimiliki serta melalui proses dilelang terbuka oleh Dirjen Kekayaan Negara/Dirjen Perbendaharaan dan harganya mahal," sindirnya.

Karena aturannya agar bisa menguntungkan sebesar-besarnya bagi pemilik barang, akibatnya tidak ada yang beli sekali pun pihak dealer kendaraan. Kalau duulu, ujarnya, bagus kebijakannya dan masih bisa mendatangkan hasil serta masih bermanfaat bagi keuangan negara dan pendapatan daerah melalui pajak yang dibayarkan si pemilik kendaraan.

"Sekarang jadi nol. Kendaraan, aset pemerintah menumpuk tidak menghasilkan dan semakin rusak," pungkasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul