Usulan Interpelasi Mencuat di tengah Musibah Banjir

KPFM SAMARINDA - Hampir sepekan sejumlah wilayah di Samarinda digenangi Banjir. Hujan deras yang diproyeksi masih berlanjut hingga akhir Januari 2020 itu juga membawa musibah lain, yakni tanah longsor. Di tengah persoalan itu, usulan interpelasi mengemuka dari salah satu anggota DPRD Samarinda, Anhar.

Hak istimewa legislatif meminta keterangan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang soal kebijakan pemkot dalam menangai banjir. Anhar menjelaskan, pengajuan hak interpelasi itu karena permasalahan banjir Samarinda tak kunjung tuntas. Dia memandang bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 2 tahun 2014, tidak jalan berdampingan dengan program pengendalian banjir.

"Pengajuan interpelasi ini berlandaskan atas Perda Tata Ruang. Banyak yang bertentangan, lihat saja bantaran sungai, itu kan jalur hijau, tetapi pemerintah justru memberikan izin pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan disana," kata politisi PDI Perjuangan ini.

"Kita bukan anti investasi, tapi harusnya pemerintah bisa memberikan opsi lain diluar jalur hijau," tambahnya.

Ketua DPRD Samarinda, Siswadi memberi respons atas pengajuan hak interpelasi anggotanya. Dia menganggap, hak interpelasi belum tepat digunakan saat ini.

Mekanismenya, ujar Siswadi, hak tersebut memenuhi syarat apabila diusulkan 17 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi."Kalau itu (Interpelasi) masih belum lah, namanya masih wacana ya wajar saja," ucap Siswadi.

Di sisi lain, Siswadi tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak. Dia menyerahkan usulan hak interpelasi ini kepada Komisi III. Tupoksi dan pengawasannya ada di sana.

"Mungkin lewat komisi tiga dulu lah. Nanti juga akan kami panggil pihak-pihak terkait seperti Dinas PUPR dan lainnya," cetusnya Siswadi.

Terpisah, Wakli Kota Samarinda, Syaharie Jaang menanggaapi usulan itu dengan santai. Dirinya bahkan menunggu pengajuan hak interpelasi itu dilaksanakan.

"Tidak ada masalah, biasa saja itu. Silahkan saja mereka interpelasi saya, pasti saya datang," tegas Jaang.

Orang nomor satu di Samarinda itu ingin, seluruh pihak dapat berpikir positif, dan menanggapi masalah ini dengan kepala dingin. Tak perlu saling menyalahkan.

"Lebih baik kita berdoa agar musibah ini cepat berakhir. Selanjutnya, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana cara mengendalikan banjir, sehingga musibah seperti ini bisa dicegah," terangnya.

"Kami sudah berupaya mengendalikan, siapapun yang menjadi Wali Kota pasti tidak bisa mengendalikan banjir 100 persen," pungkasnya.

Dokumentasi : KPFM Samarinda

Penulis : Fajar

Editor : Maul