Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Pusat Tambah Kebutuhan Vaksin Covid-19

968kpfm, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebutkan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19.

Hanya saja, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, Samsun menilai, membatasi pergerakannya masyarakat ini juga sulit.

"Ketika kebutuhan sulit dipenuhi, maka dia (masyarakat) tetap akan keluar," kata Samsun kepada media ini, Kamis (5/8).

Menurutnya, ikhtiar pemerintah ini mestinya didorong dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dengan meningkatkan protokol kesehatan yang ketat.

Karena menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika PPKM kembali dibuka, hilir-mudik masyarakat akan kembali tinggi.

Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan seiring juga dengan sebaran covid-19. Jelas ini seolah menjadi mata rantai yang tak ada habisnya.

Pertanyaan muncul, lalu kapan virus dari Wuhan ini akan berakhir? Samsun menjelaskan, di tengah upaya menekan laju penyebaran virus ini, mestinya yang harus ditingkatkan adalah memperbanyak vaksin untuk masyarakat.

Hal ini akan mendorong herd immunity, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentunya akan memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.

"Kekebalan ini kan terbentuk hanya dengan dua, secara alamiah yaitu dia pernah tertular, dan yang kedua adalah dengan cara vaksin, vaksin ini mestinya terus digenjot," jelas Samsun.

Lobi pusat, minta tambah dosis vaksin

Di tengah gencarnya imbauan pemerintah agar warga mau ikut vaksinasi Covid-19, ternyata tidak sebanding dengan ketersediaan vaksin di lapangan.

Untuk di Kaltim, hingga Selasa (3/8), realisasi vaksin dosis pertama baru 17 persen atau 514.282 orang. Sedang dosis kedua baru 11 persen atau 316.190 orang.

Padahal Pemprov Kaltim menargetkan jumlah penerima vaksin di Benua Etam ini mencapai 2.874.401 orang, atau 70 % Se-Kaltim.

"Di Kaltim yang divaksin masi rendah. Jadi harus ada terobosan-terobosan antar lembaga," sebutnya.

Masalah lain muncul, baru-baru ini vaksin telah ditetapkan sebagai syarat perjalan. Tak sedikit ini menjadi keluhan masyarakat karena minimnya stok vaksin.

Samsun mengaku jika pihaknya (DPRD Kaltim) telah bersurat ke pemerintah pusat untuk menambah stok vaksin di Kaltim.

"Kami di DPRD sudah mengirim surat ke pusat untuk penambahan vaksin. Yang terjangkit sudah banyak. Kami memandang perlu agar Satgas Covid-19 di pusat untuk mengirim lebih banyak dosis vaksin," tutup Samsun.

Penulis: Maul